Nusatimes.id (BONE BOLANGO) – Bupati Bone Bolango meminta seluruh aparatur pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Peningkatan kualitas layanan dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan stabilitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Naffil Cafe & Resto, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban setiap aparatur negara. Tanggung jawab tersebut harus dijalankan tanpa harus menunggu adanya permintaan dari masyarakat.
“Bahkan tanpa adanya permintaan khusus pun, kita sudah harus memasukkan itu karena kita memang disumpah untuk itu,” tegasnya.
Ia mengatakan, setiap aparatur harus mampu mengoptimalkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan pelayanan. Upaya peningkatan kualitas layanan juga harus dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan secara maksimal dan berkesinambungan. Seluruh tugas, fungsi, dan peran harus dijalankan dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, tanggung jawab pelayanan bukan hanya berada pada satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Peningkatan pelayanan publik membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah, instansi vertikal maupun sektor lainnya. Kita harus bersinergi untuk menciptakan stabilitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan penyelenggaraan kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bone Bolango mencatatkan penerbitan perizinan dan nonperizinan sebanyak 11.207 Nomor Induk Berusaha (NIB).
Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan DPMPTSP pada triwulan I hingga III mencapai 92,56 persen dengan kategori sangat baik.
Forum Konsultasi Publik tersebut turut dihadiri para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur akademisi, media massa, serta perwakilan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap standar pelayanan publik dapat terus disempurnakan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kebutuhan masyarakat.












