Nusatimes.id (BONE BOLANGO) — Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus menggeser pola pembangunan desa agar semakin terarah dan berdampak nyata. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), kawasan pesisir Kabila Bone kini disiapkan menjadi model pembangunan perdesaan terintegrasi berbasis usulan dari bawah (bottom-up).
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, SE., M.Si., di sela-sela kegiatan Sosialisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026 yang berlangsung di Naffil Cafe & Resto, Bone Bolango.
Sri Mulyani mengungkapkan, alokasi bantuan dan program dari pemerintah daerah maupun pusat sebenarnya mengucur deras ke kawasan pesisir. Hanya saja, dampaknya belum begitu dirasakan oleh masyarakat lantaran selama ini setiap instansi dan desa bergerak secara terpisah atau parsial.
”Pengembangan kawasan ini murni lahir dari keinginan desa-desa setempat untuk bersatu dan terintegrasi. Potensi sumber daya alam maupun manusianya di Kabila Bone sangat luar biasa, tapi kalau jalannya sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Di sinilah Bappeda hadir sebagai orkestrator untuk menyatukan seluruh kekuatan itu demi mendobrak angka kemiskinan dan membangun ekosistem ekonomi yang tangguh,” tutur Sri Mulyani.
Sebagai daerah pesisir yang kaya akan daya tarik wisata seperti atraksi Hiu Paus hingga keindahan Taman Laut Olele Kabila Bone menyimpan potensi ekonomi yang besar. Namun, pengelolaan potensi ini dinilai masih dilakukan secara manual dan belum terhubung satu sama lain.
Lewat konsep penataan kawasan terpadu, Bappeda ingin memastikan wisatawan yang berkunjung ke Kabila Bone tidak sekadar melintas, tetapi mendapatkan pelayanan serba lengkap. Mulai dari infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang memadai, produk UMKM lokal yang higienis, oleh-oleh yang khas, hingga akses informasi wisata yang mudah dijangkau publik.
Guna mewujudkan hal tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa kerja kolaboratif lintas sektor menjadi syarat mutlak. Sinergi tidak hanya melibatkan Dinas Pariwisata, tetapi juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas UMKM, Perindustrian, hingga Dinas Kominfo untuk kebutuhan publikasi dan promosi.
Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari persiapan menyongsong RKPD 2027 yang menempatkan ketahanan pangan serta pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama daerah. Sri Mulyani berharap, model pembangunan terpadu di Kabila Bone ini kelak sukses menjadi contoh konkret yang dapat direplikasi di wilayah-wilayah lain di Bone Bolango.
