Scroll untuk baca artikel
DaerahNasionalNusantaraPeristiwa

Industri Wood Pellet Gorontalo Meluas, Deforestasi Disorot

×

Industri Wood Pellet Gorontalo Meluas, Deforestasi Disorot

Sebarkan artikel ini

nusatimes.id – Ekspansi industri pelet kayu (wood pellet) di Provinsi Gorontalo kian meluas. Di balik kontribusinya terhadap nilai ekspor daerah, perkembangan industri berbasis hasil hutan ini mulai menuai sorotan, terutama terkait ancaman deforestasi, konflik lahan, hingga dampak ekologis bagi masyarakat di sekitar konsesi.

Berdasarkan siaran pers #KoalisiSaveGorontalo tertanggal 11 November 2026, tercatat ada 10 konsesi perkebunan energi di Gorontalo dengan total luas sekitar 282.100 hektare. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan telah beroperasi, yakni PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), PT Inti Global Laksana (IGL), PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ).

Koalisi memperkirakan deforestasi di kawasan konsesi tersebut telah mencapai 9.617 hektare sepanjang 2020 hingga 2026. Sorotan lainnya adalah perubahan skema perizinan perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi Multiusaha Kehutanan (MUK). Skema ini memungkinkan pengembangan beberapa jenis usaha kehutanan dalam satu konsesi untuk memperbesar pasokan bahan baku pelet kayu.

PT GCL dan PT GNJ disebut telah mengantongi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan skema MUK. Kayu dari kedua konsesi tersebut kemudian diolah di fasilitas milik PT Gorontalo Panel Lestari (GPL). Direktur Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK), Zulfianto Biahimo, menilai perubahan skema perizinan tersebut berpotensi memperbesar konflik tenurial dengan masyarakat.

Temuan JPIK menunjukkan kawasan lindung di dalam konsesi PT GNJ menyusut dari 7.652 hektare menjadi 3.713,68 hektare dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH). Sementara dokumen RKUPH PT GCL periode 2023-2032 memuat rencana pengembangan kawasan perdagangan karbon di dalam konsesi.

“Perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan, dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK, dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dari desa-desa yang berada di dalam konsesi,” kata Zulfianto.

Penolakan Ekspansi di Pohuwato

Persoalan ekspansi industri kehutanan juga mencuat di Kabupaten Pohuwato. Rencana kehadiran PT Lumintu Ageng Lestari Joyo mendapat penolakan dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pohuwato. Dalam rapat paripurna ke-33 pada 30 Juni 2026, seluruh fraksi DPRD Pohuwato menyatakan menolak kehadiran perusahaan yang mengusulkan wilayah operasi di Kecamatan Popayato Barat, Popayato, dan Popayato Timur dengan luas konsesi setidaknya 38.000 hektare.

Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo, Renal Husa, mengingatkan bahwa tiga kecamatan tersebut bukan wilayah baru bagi aktivitas industri ekstraktif. Menurut analisis citra satelit koalisi, sekitar 1.105 hektare hutan alam di Pohuwato telah mengalami deforestasi sepanjang 2021-2023.

Renal mengapresiasi sikap DPRD Pohuwato yang menolak rencana ekspansi tersebut. Namun, dia meminta penolakan itu tidak berhenti sebatas pernyataan politik.

“Sikap itu harus ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin,” tegasnya.

Ekspor Bergantung pada Pelet Kayu

Di sisi lain, industri pelet kayu memang menjadi salah satu penopang utama ekspor Gorontalo. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dalam Berita Resmi Statistik Nomor 64/10/75 tertanggal 1 Oktober 2026 mencatat, nilai ekspor pelet kayu sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai USD33,34 juta atau 57,02 persen dari total ekspor Gorontalo sebesar USD58,46 juta.

Volume ekspornya mencapai 240.816 ton dengan tujuan utama Jepang dan Korea Selatan.

Khusus Agustus 2026, nilai ekspor ke kedua negara tersebut mencapai USD6,17 juta atau sekitar 58 persen dari total ekspor pada bulan tersebut. Namun, #KoalisiSaveGorontalo menilai tingginya kontribusi pelet kayu terhadap ekspor justru memperlihatkan ketergantungan Gorontalo pada satu komoditas hasil hutan.

Koalisi juga mempertanyakan besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh daerah jika dibandingkan dengan dampak sosial dan ekologis yang harus ditanggung masyarakat.

Dokumen AMDAL Dipertanyakan

Persoalan lain yang disorot adalah keterbukaan dokumen perizinan lingkungan perusahaan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo sebelumnya menyatakan dokumen perizinan perusahaan produsen pelet kayu PT Biomassa Jaya Abadi (BJA), termasuk perusahaan pemasok bahan bakunya PT IGL dan PT BTL, telah lengkap.

Namun, ketika Jaringan Pengelola Sumber Daya Alam (Japesda) meminta dokumen AMDAL ketiga perusahaan tersebut pada 17 Agustus 2026, DLHK menyatakan tidak memiliki dokumen dimaksud karena perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga dokumennya berada di tingkat kementerian.

Pada 1 September 2026, Japesda hanya menerima empat dokumen AMDAL, termasuk dokumen IGL dan BTL yang masih berstatus perkebunan sawit, bukan hutan tanaman energi. Direktur Japesda, Christopel Paino, mempertanyakan perbedaan pernyataan DLHK pada 2024 dengan kondisi ketika dokumen tersebut diminta.

“Kalau DLHK bisa menyatakan dokumennya lengkap, artinya mereka pernah memeriksanya. Lalu mengapa sekarang dokumen itu tidak bisa diakses di daerah?” ujarnya.

Menurut Christopel, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya keterbukaan informasi publik dalam proses perizinan yang berdampak langsung terhadap ruang hidup masyarakat.

Sementara itu, Direktur WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, juga menyoroti penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Riset WALHI Gorontalo pada 2025 di Desa Lomuli dan Desa Butungale menemukan seluruh responden mengaku tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi perusahaan terkait rencana hutan tanaman energi.

Menurut pengakuan warga, sosialisasi yang dilakukan perusahaan sebelumnya hanya berkaitan dengan perkebunan sawit.

“Perubahan komoditas dari sawit ke tanaman energi adalah perubahan besar yang menentukan nasib hutan dan warga. Tanpa persetujuan baru dari masyarakat, izin itu cacat secara sosial. Pemerintah harus meninjau ulang izin tersebut,” tegas Defri.

Daerah Dinilai Hanya Menanggung Dampak

Koalisi juga mempertanyakan pembagian manfaat ekonomi dari aktivitas industri kehutanan tersebut. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 2025 menerima Dana Bagi Hasil (DBH) kehutanan sekitar Rp8,7 miliar.

Jumlah tersebut terdiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp562,5 juta dan Dana Reboisasi (DR) Rp8,11 miliar. Angka itu merupakan total penerimaan dari seluruh pembayaran PNBP kehutanan di Gorontalo, bukan hanya dari perusahaan pelet kayu.

Koalisi menilai penerimaan daerah tersebut perlu dibandingkan dengan besarnya aktivitas industri serta dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar konsesi. Bahkan, banjir bandang yang menerjang Desa Tuweya dan Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, pada 20 Juni 2025 menjadi salah satu peristiwa yang disorot.

Bencana tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia, merendam ratusan rumah, serta berdampak terhadap sekitar 1.235 jiwa di kedua desa berdasarkan data BPBD Pohuwato. Selain itu, ribuan hektare lahan pertanian rusak dan satu jembatan penghubung jalan Trans-Sulawesi di Kecamatan Lemito mengalami kerusakan total.

Koalisi juga mempertanyakan klaim BJA Group yang menyebut mempekerjakan hampir 1.500 orang dengan 83 persen di antaranya merupakan warga lokal. Berdasarkan temuan koalisi, sebagian besar pekerja lokal disebut berstatus buruh kasar, sementara posisi strategis lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar wilayah konsesi, termasuk dari luar Gorontalo.

Aktivitas Tongkang Ikut Disorot

Tidak hanya persoalan daratan, aktivitas pengangkutan pelet kayu melalui laut juga menjadi perhatian. Pada 21 Agustus 2026, sebuah kapal tunda yang menarik tongkang bermuatan pelet kayu terpantau melintas di perairan depan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Perairan tersebut merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Koalisi menilai aktivitas kapal berukuran besar di kawasan tersebut berpotensi membahayakan nelayan, merusak alat tangkap, hingga mengancam kelestarian terumbu karang.

Atas kondisi itu, #KoalisiSaveGorontalo mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo segera menyelidiki dugaan pelanggaran jalur pelayaran tersebut. Jika terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi tegas kepada pemilik atau operator kapal maupun perusahaan pengguna jasa angkutan.

Koalisi juga meminta pemerintah menetapkan dan mengawasi jalur pelayaran yang tidak bersinggungan dengan ruang hidup nelayan tradisional. Sorotan terhadap industri pelet kayu ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara nilai ekonomi ekspor, perlindungan hutan, keterlibatan masyarakat, dan manfaat nyata bagi daerah.

Bagi #KoalisiSaveGorontalo, pertumbuhan industri kehutanan tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya nilai ekspor, tetapi juga dari sejauh mana keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan hidup. (*)

Apa Komentar Anda?