Hubungan antara politik dan olahraga kerap dipandang sebagai dua sisi yang saling berkaitan, bahkan tak jarang dihubung-hubungkan demi berbagai kepentingan. Namun di balik stigma tersebut, keduanya sejatinya memiliki titik temu penting dalam upaya membangun dan menjaga prestasi olahraga, khususnya di era modern.
Pembinaan prestasi olahraga hari ini hampir mustahil berjalan optimal tanpa adanya sentuhan kebijakan. Atlet dan pelatih memang menjadi aktor utama di lapangan, tetapi keberlangsungan pembinaan sangat ditentukan oleh peran organisasi olahraga serta dukungan politik dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan keberpihakan pemangku kepentingan.
Kolaborasi yang sehat antara olahraga dan politik dibutuhkan untuk memperjuangkan alokasi perhatian pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas, program pembinaan berjenjang, hingga dukungan kompetisi. Ketika kebijakan berpihak dan dibarengi kerja keras, semangat, serta konsistensi latihan, prestasi bukan hal yang mustahil diraih.
Meski demikian, tidak semua prestasi lahir dari irisan kepentingan politik. Sejumlah capaian justru muncul dari tangan-tangan “gila olahraga” mereka yang dengan sukarela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta demi proses pembinaan yang jujur dan berkelanjutan, tanpa intervensi negatif.
Fakta tersebut juga ditemukan di Gorontalo. Ada individu-individu yang dengan totalitas memperjuangkan prestasi olahraga daerah hingga nasional. Namun dalam konteks ini, fokus utama bukan pada sosok, melainkan pada upaya mendudukkan posisi politik dan olahraga secara proporsional serta dampaknya terhadap pembinaan prestasi.
Secara regulasi, negara telah mengatur sistem keolahragaan nasional yang membagi olahraga ke dalam tiga sektor, yakni olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dengan dukungan Kemenpora serta organisasi seperti BAPOPSI dan BAPOMI. Olahraga masyarakat menjadi ranah Kemenparekraf, Kemenpora, dan KORMI. Sementara olahraga prestasi menjadi tanggung jawab Kemenpora bersama KONI dan NPC.
Pembagian ini tertuang dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, meski dalam perjalanannya mengalami sejumlah perubahan yang memunculkan polemik terkait batas kewenangan dan tanggung jawab antar sektor.
Di tengah kondisi tersebut, peran politik tetap dibutuhkan. Bukan karena minimnya potensi, melainkan karena belum banyak pihak yang bersedia secara ikhlas memenuhi kebutuhan pembinaan olahraga tanpa dukungan kebijakan. Namun, pengelolaan politik anggaran (termasuk dana hibah) harus diawasi secara ketat agar tidak dipolitisasi demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Intinya, politik dan olahraga harus berjalan dalam koridor kolaborasi yang sehat. Tujuannya jelas: menopang pembinaan prestasi, bukan menjadi alat kepentingan sesaat. Tantangannya saat ini adalah membedakan mana kepedulian yang tulus terhadap olahraga, dan mana yang sekadar memanfaatkan olahraga untuk agenda politik.
Pada akhirnya, prestasi tidak menuntut pujian berlebihan. Yang dibutuhkan adalah penghargaan atas dedikasi, pengorbanan, dan proses panjang yang telah dilalui. Karena prestasi olahraga bukan hanya milik individu, melainkan kebanggaan daerah dan bangsa. (*)
