Nusatimes.id (GORONTALO) — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo mendorong penguatan perlindungan hak politik masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas.
Hal tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, bersama jajaran ke Kantor Wilayah Kerja (Wilker) KemenHAM Gorontalo, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Wilker KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan bahwa hak memilih dan hak dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan.
Menurut Sarton, perlindungan hak politik perlu diwujudkan melalui akses pemilu yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan pemilih pemula.
Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik uang serta mendorong warga agar berani menggunakan hak politiknya, baik melalui pemberian suara, pencalonan diri, maupun penyampaian aspirasi melalui jalur demokrasi.
Sementara itu, Moh. Fadjri Arsyad menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari program konsolidasi demokrasi Bawaslu untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk KemenHAM.
Ia mengatakan, tugas pengawasan pemilu tidak berhenti setelah seluruh tahapan pemilu selesai. Pada masa nontahapan, Bawaslu tetap melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik dan data pemilih secara berkelanjutan.
Selain itu, Bawaslu juga terus mendorong pendidikan demokrasi dan peningkatan partisipasi masyarakat agar pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada lembaga penyelenggara.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga turut membahas peluang kerja sama melalui program Kampung Pengawasan Partisipatif yang dikembangkan Bawaslu dan Desa Binaan Sadar HAM milik KemenHAM.
Kolaborasi kedua program tersebut diharapkan dapat memperluas edukasi mengenai hak dan kewajiban warga negara hingga tingkat desa, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.
Melalui sinergi tersebut, KemenHAM dan Bawaslu Gorontalo berharap perlindungan hak politik masyarakat dapat berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan partisipatif guna mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berintegritas.
