Nusatimes.id (KOTA GORONTALO) – Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan lima alternatif lokasi sebagai calon pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Gorontalo. Dari lima lokasi tersebut, kawasan Desa Bulota dan Biyonga menjadi prioritas utama berdasarkan hasil kajian awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi penataan ruang dan inventarisasi calon lokasi pembangunan Makodam yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (5/11/2026).
Rapat dipimpin Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim. Turut hadir Komandan Korem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Toga Parlindungan Sihotang serta Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasdam XIII/Merdeka Hanif Tupen yang mengikuti rapat secara daring.
Lima lokasi yang masuk dalam inventarisasi tersebut meliputi Desa Pentadio Timur dan Talumelito dengan luas 36,415 hektare, Desa Pentadio Timur seluas 26,072 hektare, Desa Bulota dan Biyonga seluas 53,335 hektare, Desa Huidu, Huidu Utara, dan Ombulo seluas 61,509 hektare, serta Desa Ulapato A dengan luas 25,314 hektare.
Berdasarkan kajian perbandingan yang mempertimbangkan status pertanahan dan penggunaan lahan saat ini, lokasi ketiga di Desa Bulota dan Biyonga dinilai menjadi pilihan prioritas. Sementara itu, lokasi keempat yang mencakup Desa Huidu, Huidu Utara, dan Ombulo disiapkan sebagai alternatif cadangan utama.
Gubernur Gusnar Ismail mengatakan, inventarisasi tersebut merupakan tahapan awal untuk mengidentifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi digunakan sebagai tempat pembangunan Makodam.
Menurutnya, seluruh alternatif lokasi yang telah terdata akan ditinjau langsung guna memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi dan kesesuaian tata ruang di lapangan.
“Hari ini kita berupaya mendapatkan inventarisasi beberapa titik calon lokasi yang nantinya akan kita daftarkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masing-masing lokasi. Dari hasil peninjauan tersebut, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan kondisi tata ruang di lapangan,” ujar Gusnar.
Meski telah memiliki lokasi prioritas, pemerintah belum menetapkan lokasi pembangunan secara final. Peninjauan lapangan nantinya akan melibatkan Pangdam XIII/Merdeka bersama satuan Zeni Kodam (Zidam) untuk melakukan kajian teknis terhadap kelayakan lahan.
Sejumlah aspek juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi pembangunan, di antaranya kondisi kontur dan karakteristik tanah, ketersediaan sumber air, aksesibilitas, jarak terhadap kawasan perkotaan, serta kesesuaian tata ruang dan status kepemilikan lahan.
Melalui tahapan inventarisasi dan kajian tersebut, Pemprov Gorontalo berupaya memastikan lokasi pembangunan Makodam memenuhi kebutuhan teknis dan persyaratan yang diperlukan sebelum proses pembangunan dilaksanakan.
