Nusatimes.id (GORONTALO) – Penonaktifan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga yang dinilai masih membutuhkan bantuan pemerintah dikeluhkan warga Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Gorontalo, Rabu (11/11/2026).
Keluhan itu disampaikan seorang warga bernama Ratna Abaidata dalam sesi tanya jawab kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Toto Utara. Ia mempertanyakan penonaktifan bantuan PKH terhadap keluarga yang masih memiliki anak bersekolah dan kondisi ekonomi yang dinilai belum memadai.
Selain meminta penjelasan mengenai mekanisme penonaktifan bantuan, warga tersebut juga mempertanyakan jalur pengaduan yang dapat ditempuh masyarakat apabila merasa haknya sebagai penerima manfaat terabaikan.
Menanggapi hal itu, Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan pentingnya pendataan dan verifikasi yang cermat agar penyaluran bantuan sosial berjalan adil dan tepat sasaran.
Menurut Sarton, program bantuan pemerintah harus diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan. Karena itu, proses pendataan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi, kedekatan keluarga, maupun praktik nepotisme.
“Ketika melakukan pendataan, pastikan informasi yang diberikan benar sesuai kondisi di lapangan,” menjadi salah satu penekanan Sarton dalam tanggapannya.
Ia menjelaskan, ketidaksesuaian data dengan kondisi sebenarnya dapat berdampak pada penyaluran bantuan sosial. Keluarga yang memenuhi kriteria berisiko tidak terdata sebagai penerima manfaat, sementara bantuan berpotensi diberikan kepada pihak yang tidak sesuai sasaran.
Sarton juga mendorong pemerintah desa dan pihak terkait untuk memperhatikan setiap masukan masyarakat serta menelusuri persoalan berdasarkan data dan kondisi faktual.
Ia mengingatkan agar pengaduan warga tidak dianggap sebagai bentuk serangan terhadap aparatur desa, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat dinilai penting agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara proporsional.
Persoalan penonaktifan PKH tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembahasan mengenai pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang adil dan akses terhadap pelayanan publik.
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo itu diikuti puluhan warga Desa Toto Utara.
Sebelumnya, Sekretaris Desa Toto Utara, Misrawaty I. Dalu, yang mewakili Penjabat Kepala Desa, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap penguatan kapasitas HAM dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak dasar dan pentingnya perlindungan yang setara.
Melalui kegiatan ini, KemenHAM Gorontalo berharap masyarakat semakin memahami hak untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan, sementara aparatur desa terus memperkuat pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
