Nusatimes.id (GORONTALO) – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Gorontalo mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi yang tidak melalui prosedur resmi. Tawaran semacam itu berpotensi menjadi modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Peringatan tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, saat memberikan materi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Toto Utara.
Dalam pemaparannya, Sarton meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap perekrut tenaga kerja yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kejelasan perusahaan, dokumen perjalanan, izin kerja, maupun prosedur penempatan tenaga kerja.
“Jangan mudah tergiur dengan tawaran gaji tinggi jika prosesnya tidak jelas. Masyarakat harus memastikan seluruh dokumen dan prosedur keberangkatan sesuai ketentuan agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang,” pesan Sarton.
Ia menjelaskan, TPPO dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, perempuan dan anak termasuk kelompok yang rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, hingga perdagangan orang.
Karena itu, masyarakat diminta memastikan legalitas perekrut, tujuan keberangkatan, jenis pekerjaan, serta kesesuaian visa dengan aktivitas yang akan dilakukan di negara tujuan.
Sarton juga mengimbau warga agar mencari informasi melalui instansi berwenang apabila menemukan tawaran pekerjaan atau proses perekrutan yang mencurigakan.
Selain membahas pencegahan TPPO, kegiatan tersebut turut memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan HAM, khususnya dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, diskriminasi, serta penelantaran.
Sebelumnya, Sekretaris Desa Toto Utara, Misrawaty I. Dalu, yang mewakili Penjabat Kepala Desa, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas HAM tersebut.
Ia berharap sosialisasi itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hak sesama serta menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, pemenuhan hak dasar dan perlindungan seluruh warga menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola desa yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui kegiatan ini, KemenHAM Wilayah Kerja Gorontalo berharap masyarakat Desa Toto Utara semakin memahami hak dan kewajibannya, mampu mengenali potensi pelanggaran HAM, serta mengetahui langkah yang tepat untuk mencari bantuan ketika menemukan dugaan kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan orang.
