Nusatimes.id (GORONTALO) – Berbagai keluhan masyarakat Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, mulai dari kerusakan jalan, minimnya penerangan jalan, keterbatasan air bersih hingga banjir saat musim hujan, menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Gorontalo.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Mitigasi Konflik Desa Sadar HAM yang berlangsung di Aula Kantor Desa Toto Utara, Kamis (12/11/2026). Pertemuan ini bertujuan mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus merumuskan langkah penanganan melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi teknis terkait.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, mengatakan persoalan yang disampaikan masyarakat perlu diidentifikasi secara jelas dan terukur agar dapat diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
“Persoalan yang disampaikan masyarakat perlu diidentifikasi secara jelas dan terukur. Dengan begitu, setiap permasalahan dapat diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menanganinya,” ujar Sarton.
Dalam rapat tersebut, Penggerak HAM Desa Sadar HAM Toto Utara, Tia Dwi Lestari Nento, memaparkan hasil identifikasi sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat.
Beberapa di antaranya kerusakan akses jalan, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mengalami kerusakan di empat dusun, serta masih terbatasnya fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Warga juga mengeluhkan kondisi jalan berlubang menuju tempat ibadah dan minimnya penerangan yang dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya pada malam hari.
“Dari hasil identifikasi di lapangan, masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kerusakan jalan, lampu penerangan yang tidak berfungsi di empat dusun, hingga keterbatasan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas,” jelas Tia.
Selain itu, persoalan drainase di sejumlah titik, terutama kawasan Dusun Perjuangan dan Dusun Sinar Jaya, turut menjadi perhatian. Saluran air yang belum tertangani secara menyeluruh disebut menjadi salah satu penyebab banjir berulang ketika musim hujan.
Masyarakat berharap usulan perbaikan saluran air yang telah disampaikan melalui forum perencanaan pembangunan sebelumnya dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh. Sebab, penanganan pada sebagian kecil saluran dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi setiap tahun.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, rapat mendorong penyampaian surat kepada instansi teknis terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Sungai sesuai kewenangan masing-masing. Kondisi kerusakan juga akan didokumentasikan menggunakan metode geotagging untuk memastikan titik lokasi yang membutuhkan penanganan.
Hasil pemetaan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pengusulan perbaikan infrastruktur melalui dokumen perencanaan pembangunan desa, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan perencanaan tahun anggaran 2027.
Persoalan lain yang tidak kalah penting ialah keterbatasan akses air bersih di Dusun Perjuangan. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat tiga kepala keluarga yang harus berbagi satu sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, satu kepala keluarga mengalami persoalan pencabutan meteran layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih, terutama ketika debit air sumur mengalami penurunan pada musim kemarau.
Untuk mengatasi persoalan itu, rapat mengusulkan koordinasi antara pemerintah desa dan PDAM Tirta Bolango guna memeriksa penyebab gangguan layanan, mengkaji kemungkinan keringanan pembayaran bagi keluarga prasejahtera, serta mencari alternatif sumber air apabila terjadi kekeringan.
Sebagai langkah lanjutan, disepakati pembentukan Tim Pendampingan Khusus Sanitasi dan Air Bersih serta Tim Infrastruktur. Kedua tim tersebut diharapkan dapat membantu mengawal persoalan masyarakat agar penanganannya lebih terarah.
Penjabat Kepala Desa Toto Utara, Jusri Utiarahman, menyambut baik pendampingan yang dilakukan KemenHAM Gorontalo. Ia berharap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari instansi terkait.
“Kami menyambut baik pendampingan dari KemenHAM Gorontalo. Harapannya, berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” ungkap Jusri.
Sementara itu, Sarton Dali menegaskan bahwa hasil rapat harus ditindaklanjuti melalui penyiapan data, dokumentasi kondisi lapangan, dan koordinasi dengan instansi terkait.
“Kami ingin memastikan hasil rapat ini tidak berhenti pada pembahasan saja. Harus ada tindak lanjut melalui penyiapan data, dokumentasi kondisi lapangan, dan koordinasi dengan instansi terkait,” tegasnya.
Melalui pendekatan Desa Sadar HAM, KemenHAM berharap pemenuhan hak masyarakat terhadap infrastruktur yang layak, lingkungan yang aman, fasilitas publik yang inklusif, serta akses air bersih dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan desa.
Dengan koordinasi lintas instansi, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Toto Utara diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
