Nusatimes.id (Bone Bolango)- Belum tuntasnya persoalan lahan di PT Gorontalo Minerals (GM) menjadi perhatian serius Komisi 2 DPRD Bone Bolango. Anggota DPRD, Kadir Tangahu, menyatakan bahwa sengketa ini secara langsung telah menghambat masuknya aliran investasi besar ke daerah.
Kadir menjelaskan bahwa kepastian lahan adalah syarat mutlak bagi perusahaan untuk memasuki tahapan produksi penuh. Selama sengketa ini belum selesai, maka kontribusi ekonomi yang dijanjikan oleh sektor pertambangan hanya akan menjadi wacana di atas kertas.
Penundaan produksi akibat masalah lahan dinilai merugikan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi pajak dan royalti yang seharusnya sudah mengalir ke kas daerah terpaksa tertunda karena operasional perusahaan yang tidak maksimal.
Politisi Partai Gelora ini meminta Pemda menyadari bahwa citra investasi Bone Bolango dipertaruhkan dalam kasus ini. Investor membutuhkan jaminan bahwa pemerintah daerah mampu menyelesaikan masalah sosial dan lahan dengan cara yang efektif dan bermartabat.
Kadir berpendapat bahwa percepatan penyelesaian sengketa lahan akan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha. Jika PT GM sukses beroperasi, maka akan memicu pertumbuhan sektor pendukung lainnya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemda untuk tidak lagi bersikap pasif dan segera mengambil inisiatif pertemuan lintas sektor. Masalah lahan ini tidak boleh dianggap sebagai urusan privat antara perusahaan dan warga semata, karena dampaknya luas bagi ekonomi daerah.
Kadir mengingatkan bahwa semakin lama sengketa ini dibiarkan, semakin besar biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung. Ia mendesak adanya deadline atau target waktu yang jelas dalam proses mediasi agar masalah ini tidak menjadi isu abadi.
Partai Gelora melalui DPRD berkomitmen untuk mengawal kebijakan Pemda yang pro-investasi namun tetap melindungi hak rakyat. Kadir berharap ada solusi jangka pendek yang konkret agar PT GM bisa segera memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Bone Bolango.
