BONE BOLANGO,– Maraknya bisnis kos-kosan ilegal alias tidak mengantongi izin di wilayah Kabupaten Bone Bolango memicu reaksi keras dari parlemen. Anggota Komisi II DPRD Bone Bolango, Yakub Tangahu, mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penegak peraturan daerah (Perda) dan perizinan untuk segera turun ke lapangan melakukan penertiban massal terhadap kos-kosan bodong tersebut.
Pernyataan tegas ini menyusul temuan dalam agenda reses di wilayah Dapil III yang meliputi Kabila, Botupingge, dan Tilongkabila. Di wilayah-wilayah strategis tersebut, politisi Partai Demokrat ini menemukan menjamurnya usaha kos-kosan yang bebas beroperasi tanpa memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG).
Menurut Yakub, kelalaian OPD teknis dalam mengawasi perizinan ini telah memicu kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah besar. Ia memperingatkan instansi terkait agar tidak menutup mata terhadap hilangnya potensi uang daerah yang sudah berlangsung lama ini.
“Ini masalah serius. OPD terkait harus segera menyisir lapangan untuk melakukan penertiban dan pendataan ulang secara total. Jangan biarkan PAD kita bocor terus-menerus akibat lemahnya pengawasan,” cetus Yakub Tangahu saat memberikan keterangan kepada media pada Minggu (17/5).
Selain menuntut ketegasan terhadap bisnis kos-kosan bodong, legislator Komisi II ini juga membidik kinerja OPD yang membidangi pengelolaan air bersih dan jajaran manajemen PDAM Bone Bolango. Yakub menyentil lambatnya birokrasi dalam mengeksekusi peluang kerja sama sistem pembayaran konsumen lintas daerah dengan PDAM Kota Gorontalo yang sudah lama direncanakan namun tak kunjung terealisasi.
Ia juga menuntut instansi teknis pelayanan air bersih agar lebih agresif bergerak memburu dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta untuk pengadaan mobil tangki air, sehingga krisis suplai air ke masyarakat selama ini bisa segera teratasi tanpa alasan keterbatasan anggaran dinas.
