Nusatimes.id (GORONTALO) — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango bersama jajaran seksi teknis terkait menghadiri kegiatan ekspose hasil audit dengan tujuan tertentu serta pembinaan oleh Inspektur Wilayah II, Jumat (18/9/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo.
Ekspose hasil audit menjadi bagian dari rangkaian pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam kegiatan tersebut, hasil audit disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk melihat kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, penyampaian hasil audit menjadi bahan penting dalam melakukan evaluasi internal, khususnya terhadap aspek administrasi, pelaksanaan kegiatan, serta penyelenggaraan pelayanan pertanahan.
Hasil audit tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan tindak lanjut terhadap hal-hal yang masih memerlukan penyempurnaan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat tertib administrasi, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan yang akuntabel.
Kegiatan kemudian dirangkaikan dengan pembinaan oleh Inspektur Wilayah II. Pembinaan menjadi momentum untuk memberikan penguatan kepada jajaran satuan kerja terkait pentingnya pelaksanaan tugas secara tertib, sesuai ketentuan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Melalui kegiatan tersebut, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango memperoleh penguatan terkait pentingnya menindaklanjuti hasil pengawasan secara tepat dan terukur. Setiap catatan hasil audit menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango berkomitmen menindaklanjuti hasil audit sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat tertib administrasi, akuntabilitas pelaksanaan tugas, serta kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
