Nusatimes.id (GORONTALO) – Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo, Sarton Dali, mendorong penguatan kolaborasi antara Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui berbagai program bersama yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Sarton saat menghadiri Upacara dan Tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sarton, momentum Hari Bakti Imipas tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga kesempatan untuk mempererat hubungan kelembagaan dan meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan tugas masing-masing kementerian.
Ia berharap sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.
“Semoga dengan semangat Hari Bakti ini, sinergi kita dengan Kementerian HAM semakin kuat. Kita bisa berkolaborasi dalam pelayanan publik, baik di unit pelaksana teknis pemasyarakatan maupun imigrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin baik,” ujar Sarton.
Ia menjelaskan, ruang kolaborasi kedua kementerian cukup luas karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Di bidang keimigrasian, layanan tersebut mencakup penerbitan paspor, pemberian visa, serta pengawasan terhadap orang asing.
Sementara di bidang pemasyarakatan, pelayanan meliputi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan berbagai layanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sarton menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan pada kedua sektor tersebut harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak, transparan, dan tidak diskriminatif.
“Pelayanan publik berbasis HAM harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Harapannya, pelayanan semakin meningkat, semakin baik, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa KemenHAM dan Imipas memiliki kedekatan sejarah kelembagaan karena sebelumnya berada dalam satu kementerian sebelum mengalami pemisahan organisasi.
Menurutnya, latar belakang tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat koordinasi dan menyusun program-program bersama ke depan.
“Kami berharap sinergi tetap berjalan karena kita lahir dari satu kementerian yang dahulu bergabung. Semoga sinergi yang selama ini terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga ke depan kita bisa menyusun dan melaksanakan program bersama,” ungkapnya.
Melalui momentum Hari Bakti Imipas ke-2 Tahun 2026, Sarton berharap hubungan kerja sama KemenHAM dan Imipas semakin solid sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap layanan pemerintah.












