Nusatimes.id (KOTA GORONTALO) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyoroti angka anak tidak sekolah di daerah tersebut yang mencapai 2.965 orang. Ia meminta seluruh camat dan kepala desa bergerak aktif mengidentifikasi anak-anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan.
Hal itu disampaikan Iwan Mustapa saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Anak Tidak Sekolah yang berlangsung di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Selasa (27/10/2026).
Menurut Iwan, persoalan anak tidak sekolah merupakan masalah mendasar yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah sekaligus fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan, penanganan anak tidak sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan juga membutuhkan keterlibatan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Ini tanggung jawab bersama kita, jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi juga sampai di lini terbawah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan stakeholder lainnya,” tegas Iwan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, terdapat tiga kategori anak tidak sekolah di Bone Bolango. Sebanyak 802 anak tercatat telah lulus pendidikan, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian, 927 anak belum pernah mengenyam pendidikan, sedangkan 1.236 anak lainnya masuk kategori putus sekolah atau drop out.
Iwan menilai setiap kategori membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda. Karena itu, pendataan secara akurat menjadi langkah awal yang harus dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi anak sekaligus menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah anak tidak sekolah masih cukup tinggi di sejumlah kecamatan, termasuk wilayah yang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan.
Kecamatan Tilongkabila tercatat memiliki 330 anak tidak sekolah, disusul Kecamatan Bone sebanyak 317 anak dan Kecamatan Kabila sebanyak 293 anak. Sementara itu, Kecamatan Kabila Bone mencatat 242 anak dan Kecamatan Suwawa sebanyak 201 anak.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, terlebih di wilayah yang telah memiliki fasilitas pendidikan. Pemerintah setempat perlu memastikan penyebab anak-anak tidak bersekolah, baik karena putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun faktor lainnya.
“Kalau di wilayah yang sudah memiliki satuan pendidikan, sarana prasarana, dan guru, ini harus kita pastikan penyebabnya. Jangan sampai anak-anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan,” ujarnya.
Iwan turut meminta para camat berkoordinasi dengan kepala desa hingga kepala dusun untuk memastikan seluruh anak yang tidak sekolah terdata dengan baik. Aparat di tingkat desa diharapkan tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga turun langsung mengidentifikasi kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Ia menekankan bahwa anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah harus dicarikan jalan keluar. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan ialah pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, atau Paket C, sesuai jenjang pendidikan yang dibutuhkan.
Menurut Iwan, keterbatasan akses maupun kondisi tertentu yang membuat anak tidak dapat mengikuti pendidikan formal semestinya tidak menjadi alasan untuk membiarkan mereka kehilangan kesempatan belajar.
Melalui FGD tersebut, ia berharap seluruh pihak dapat menyatukan langkah dan merumuskan strategi penanganan yang tepat untuk menekan angka anak tidak sekolah di Bone Bolango.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
