Nusatimes.id (SLEMAN) — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, meminta lulusan Politeknik Agraria STPN tidak sekadar pandai membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga arif memahami manusia, sejarah, serta budaya di balik sebidang tanah.
Pesan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, saat mewakili Gubernur dalam acara wisuda Politeknik Agraria STPN di Sleman, Sabtu (5/9/2026).
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan,” ujar Ni Made saat mengutip sambutan Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, tanah bagi masyarakat Indonesia bukan sekadar hamparan fisik, melainkan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, dan fondasi pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan tanah tidak boleh dilepaskan dari nilai dan kebudayaan masyarakat yang mendiaminya.
Ia mencontohkan beragam kearifan lokal Nusantara dalam memandang tanah, seperti prinsip Hamemayu Hayuning Bawana di Jawa yang mengajarkan keselarasan, Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, sistem subak berlandaskan Tri Hita Karana di Bali, hingga sistem hak ulayat di wilayah timur Indonesia. Berbagai keragaman tersebut dinilai sebagai kekayaan yang menuntut regulasi yang jernih, kebijakan yang arif, dan sentuhan teknologi yang peka secara sosial.
Sri Sultan menegaskan bahwa ilmu pertanahan memiliki kedudukan yang sangat strategis. Ilmu ini dituntut untuk bisa bekerja secara seimbang di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, serta antara sertifikat dan martabat.
Di akhir pesannya, Gubernur DIY mengingatkan para wisudawan bahwa di balik setiap tumpukan berkas pertanahan rutin, terdapat kehidupan manusia yang menggantungkan harapan. Ia berharap para lulusan turun ke tengah masyarakat dengan rendah hati, menjadikan setiap pengukuran sebagai jalan menuju kepastian, dan setiap pemetaan sebagai fondasi bagi ketenteraman sosial.
