Nusatimes.id (Jakarta) — Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil melalui Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Dalam konferensi pers usai sidang, Menteri Agama menyampaikan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama bersama ormas-ormas Islam, serta laporan petugas pemantau hilal di 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia.
“Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag.
Menag menjelaskan, secara astronomis posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk. Ketinggian hilal tercatat berada pada rentang -2,41° hingga -0,93°, dengan sudut elongasi antara 0,94° hingga 1,89°.
Kondisi tersebut belum memenuhi kriteria Visibilitas Hilal MABIMS (MABIMS), yang mensyaratkan tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°.
“Dengan demikian, bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal memang belum mungkin terlihat,” tegas Menag.
Hasil hisab itu juga terkonfirmasi oleh laporan rukyat di lapangan. Menurut Menag, tidak ada satu pun laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan di Indonesia. Bahkan, di sejumlah negara Islam lain, kriteria imkan rukyat juga belum terpenuhi.
“Kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari,” tambahnya.
Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, Sidang Isbat secara mufakat menetapkan awal Ramadan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Pemerintah berharap keputusan ini memungkinkan umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa secara serentak.
“Semoga ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam dan mencerminkan persatuan bangsa,” ujar Menag.
Menag juga mengimbau agar perbedaan pandangan dalam penetapan awal Ramadan tidak menimbulkan perpecahan. “Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia,” pesannya.
Sidang Isbat turut dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar, Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, serta perwakilan BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, Planetarium Jakarta, dan para ahli falak dari perguruan tinggi.
