nusatimes.id – Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Gorontalo menggelar rapat guna mematangkan persiapan pegiat olahraga untuk mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) 2025 di Nusa Tenggara Barat.
Rapat yang dipimpin langsung
Ketua KORMI Gorontalo, Mikson Yapanto tersebut membahas lebih detail terkait agenda umum yaitu persiapan FORNAS ke VIII di NTB pada tanggal 26 juli sampai dengan 1 Agustus 2025. Dimana sebanyak 17 Inorga Provinsi Gorontalo siap diberangkatkan.
“Jadi ini adalah rapat perdana pak Ketua setelah terpilih kemarin dan kita membahas soal hal-hal yang berkaitan dengan Fornas NTB termasuk menyangkut kesiapan 17 Inorga yang akan berangkat mewakili Provinsi Gorontalo,” kata Ir M. Rijal Syukri sekertaris KORMI Gorontalo kepada awak media ini, Selasa (8/7/2025).
Dalam rapat tersebut juga disampaikan saat ini pendaftaran pegiat sudah di tahap pendaftaran jenis kategori lomba yang diikuti. Dimana total jumlah orang untuk kontingen provinsi Gorontalo kurang lebih ada 170 orang.
“Yang didaftarkan itu ada 17 inorga dan yang mendapat bantuan dari Kormi ada 13 inorga dengan rincian
masing-masing inorga mendapatkan dana sebesar Rp 15 juta. Sedangkan 4 inorga akan menggunakan pendanaan mandiri. Empat Inorga tersebut yakni Pergatsi, Portina, ASTA, dan FKTI,” timpal Moh. Sith Nursiddiq bendahara KORMI Gorontalo.
Sementara itu, Ketua KORMI Gorontalo, Mikson Yapanto menegaskan komitmennya untuk mengangkat prestasi KORMI Gorontalo dengan tentunya berpedoman pada regulasi yang ada di KORMINAS maupun KORMI Gorontalo.
“Ini bukan soal siapa yang dapat dan belum dapat. Karena sebelum saya terpilih sudah ada kesepakatan awal oleh seluruh inorga yang ikut FORPROV. Siapa saja yang bisa dapat dan mekanismenya seperti apa,” tutur sosok yang juga Aleg DPRD Provinsi Gorontalo tersebut.
“Intinya saya akan support kedepan dengan mengikuti kesepakatan maupun regulasi yang ada dalam KORMINAS dan KORMI Provinsi Gorontalo. Dan sekali lagi saya tegaskan untuk semua Inorga maupun teman-teman KORMI agar memperhatikan soal pembagian anggaran kita harus transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya. (*)
