NUSATIMES.id-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program Reforma Agraria, menyelesaikan konflik pertanahan, dan memberantas mafia tanah. Namun demikian, diperlukan dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Dalam hal ini, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fachrul Rozi menyatakan dukungannya untuk melakukan penambahan anggaran bagi Kementerian ATR/BPN. Penambahan anggaran bertujuan agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat dipercepat demi menyejahterakan rakyart Indonesia.
“Kami siap berjuang untuk ditingkatkan anggaran Kementerian ATR/BPN. Bagaimana mau bergerak cepat dan progresif jika anggaran dikurangi, jadi saya mengingatkan kembali kepada Teman-teman Komite I pada saat rapat dengan Menteri Keuangan, anggaran Kementerian ATR/BPN agar ditingkatkan,” ujar Fachrul Rozi dalam Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI dan Kementerian ATR/BPN di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (02/07/2024).
Dukungan tersebut kemudian disetujui oleh seluruh Anggota Komite I DPD RI serta ditegaskan dalam kesimpulan rapat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni mengatakan bahwa anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Komite I DPD RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN yang diambil baik dari Rupiah Murni (RM) dan/atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam upaya percepatan dan optimalisasi program Reforma Agraria,” tutur Sylviana Murni sembari mengetuk palu tanda disepakatinya kesimpulan rapat.
