Nusatimes.id (KOTA GORONTALO) – Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus memperkuat penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di ruang publik.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penjangkauan gabungan di sejumlah wilayah dan ruas jalan di Kota Gorontalo, Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan itu, sebanyak 15 orang PPKS berhasil dijangkau oleh petugas gabungan.
Operasi tersebut menyasar sejumlah kelompok, di antaranya pengemis, badut jalanan, gelandangan, serta PPKS lainnya yang beraktivitas di ruang publik dan dinilai berpotensi mengganggu ketertiban maupun kenyamanan pengguna jalan.
Kepala Satpol PP Kota Gorontalo, Marwan Saleh, mengatakan pihaknya mengerahkan 50 personel untuk mendukung kegiatan penjangkauan bersama Dinsos-PM.
“Kali ini kita menurunkan personel sebanyak 50 personel untuk membantu bersama-sama teman-teman dari Dinas Sosial,” ujar Marwan.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinsos-PM Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki, menjelaskan bahwa penjangkauan PPKS merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan instansinya sebagai bagian dari upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
“Ini sudah merupakan kegiatan rutin dari Dinas Sosial terkait dengan penjangkauan PPKS,” kata Eladona.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjangkau PPKS yang beraktivitas di ruang publik, tetapi juga untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang melatarbelakangi kondisi mereka.
“Tujuan penjangkauan ini untuk memetakan permasalahan sosial PPKS, sehingga mempermudah pihak kami melakukan asesmen dan penanganan lebih lanjut,” jelasnya.
Setelah berhasil dijangkau, 15 orang tersebut dibawa ke Kantor Dinsos-PM Kota Gorontalo untuk menjalani pendataan sebelum akhirnya dipulangkan.
Eladona menambahkan, hasil asesmen nantinya menjadi dasar bagi Dinsos-PM dalam menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan masing-masing individu. Jika ditemukan permasalahan yang membutuhkan rehabilitasi sosial, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai prosedur.
“Kalau memang membutuhkan rehabilitasi sosial untuk permasalahan kesejahteraan sosialnya, itu akan kita lakukan sebagaimana mestinya,” tegas Eladona.












