nusatimes.id – 17 Februari 2026
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Gorontalo kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan Samsat Keliling pada kegiatan Motabi Kambungu di Kabupaten Gorontalo Utara.
Kegiatan Motabi Kambungu yang berlangsung meriah tersebut secara resmi ditutup oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar Ismail mengapresiasi seluruh pihak yang berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mempererat kebersamaan serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
Kehadiran layanan Samsat Keliling menjadi bagian dari strategi pelayanan jemput bola yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seluruh transaksi dilakukan secara non tunai melalui QRIS maupun EDC, sehingga lebih cepat, aman, dan transparan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, menegaskan bahwa pelayanan di ruang-ruang publik seperti ini akan terus diperluas.
“Kami ingin memastikan bahwa di setiap momentum kegiatan masyarakat, negara hadir melalui pelayanan yang prima. Optimalisasi PKB bukan hanya soal penerimaan daerah, tetapi juga bagian dari membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi signifikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui mekanisme opsen pajak sebesar 66 persen.
Dengan skema tersebut, setiap pembayaran PKB dan BBNKB oleh masyarakat tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi, tetapi juga secara langsung meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik di wilayah masing-masing.
Partisipasi Bapenda dalam Motabi Kambungu menjadi langkah strategis dalam:
Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
Memperkuat sinergi fiskal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat;
Menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, cepat, dan responsif.
Melalui inovasi pelayanan dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
