Nusatimes.id (Jakarta) – Sektor Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya para tenaga pendidik, menjadi fokus pengawasan ketat Komisi X DPR RI di tengah upaya pemerintah melakukan perubahan pendidikan. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan kesejahteraan guru.
Dalam keterangan resminya pada Minggu (3/5/2026), Lalu menyebutkan bahwa pemerintah saat ini mulai meluncurkan program-program strategis untuk guru. Salah satu yang paling dinantikan adalah pemberian tunjangan bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.
Selain masalah finansial, pemerintah juga memperkenalkan program “Sekolah Rakyat” sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem belajar yang lebih inklusif dan memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dalam mengajar.
Politisi PKB ini menegaskan bahwa keseriusan pemerintah dalam merenovasi puluhan ribu sekolah harus diikuti dengan peningkatan kompetensi para pengajarnya. Tanpa guru yang berkualitas dan sejahtera, fasilitas teknologi seperti smart board interaktif di kelas hanya akan menjadi pajangan semata.
“Kami akan terus mengawal agar pengembangan SDM, yakni para guru, berjalan seimbang dengan pembangunan infrastruktur,” kata Lalu. Ia mengingatkan bahwa guru adalah jantung dari sistem pendidikan yang menentukan keberhasilan transformasi digital di sekolah.
Masalah beban kerja dan kepastian status guru juga menjadi poin yang disoroti oleh DPR. Lalu berharap program-program baru ini dapat mengurangi beban administratif guru sehingga mereka bisa lebih fokus pada pengembangan karakter dan kemampuan akademik siswa di ruang kelas.
Lalu Hadrian Irfani juga mengingatkan bahwa kualitas belajar yang unggul hanya bisa dicapai jika tenaga pendidik merasa dihargai oleh negara. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada guru harus menjadi pilar utama dalam visi pendidikan pemerintahan Prabowo-Gibran hingga tahun-tahun mendatang.
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran pendidikan dialokasikan secara presisi untuk menunjang kesejahteraan guru. Peningkatan kapasitas guru secara berkala di tingkat lokal maupun nasional diharapkan dapat segera meratakan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
