nusatimes.id – Kepercayaan kembali diberikan kepada AKP Dr. Brandes untuk memimpin Terminal Haji Indonesia pada musim haji 2026. Perwira menengah dari Polda Gorontalo itu resmi didaulat mengemban amanah tersebut pada Sabtu (04/04/2026), berbekal pengalaman panjang dalam pelayanan jemaah haji.
Penunjukan kembali AKP Brandes dinilai sebagai langkah strategis, mengingat rekam jejak dan kompetensinya dalam mengelola arus jemaah di titik-titik krusial selama operasional haji. Kemampuan manajerialnya dianggap menjadi aset penting dalam menjaga kualitas pelayanan jemaah Indonesia di Tanah Suci.
Sebagai langkah awal, AKP Brandes langsung memberikan pembekalan kepada Kepala Rombongan (Karom) dan Kepala Regu (Karu) calon jemaah haji asal Provinsi Gorontalo. Pembekalan tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi dan kesiapan menghadapi tahapan krusial selama ibadah haji.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terkait mekanisme koordinasi pada Satuan Operasional (Satop) Armuzna, yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menurutnya, fase ini merupakan titik paling menantang dalam penyelenggaraan haji, baik dari sisi fisik maupun logistik.
“Sinergi antara petugas dan ketua regu adalah kunci utama dalam memastikan keselamatan serta kenyamanan jemaah, terutama pada fase puncak di Armuzna,” ujar AKP Brandes.
Selain itu, ia juga memaparkan strategi mitigasi risiko serta penerapan sistem komunikasi satu pintu guna mempercepat penanganan kendala di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan responsivitas Karom dan Karu sekaligus mendorong kemandirian jemaah.
AKP Brandes yang saat ini bertugas di Biro SDM Polda Gorontalo juga menegaskan pentingnya kepemimpinan lapangan yang sigap dan adaptif dalam menghadapi dinamika operasional haji.
Kehadirannya sebagai putra daerah Gorontalo di level operasional haji nasional menjadi kebanggaan tersendiri. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung kelancaran ibadah haji di mancanegara. (*)
