nusatimes.id – Besaran bonus bagi atlet peraih medali di Indonesia memang tidak pernah seragam. Semuanya bergantung pada tingkat kejuaraan mulai dari Olimpiade, SEA Games hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) serta kebijakan pemerintah yang berwenang, baik pusat maupun daerah. Namun satu pola tak pernah berubah: emas paling tinggi, disusul perak, lalu perunggu.
Berdasarkan estimasi dari sejumlah sumber berita olahraga, bonus atlet Indonesia berada di angka fantastis. Di level Olimpiade, peraih medali emas diperkirakan menerima bonus hingga Rp6 miliar, perak Rp2 miliar, dan perunggu Rp1 miliar. Untuk SEA Games terbaru, bonus emas bahkan diproyeksikan menembus Rp1 miliar, meski untuk edisi 2025 masih belum diumumkan secara resmi. Sementara di level PON, kisaran bonus berada di angka Rp250–300 juta untuk emas, Rp125 juta perak, dan Rp62,5 juta perunggu, tergantung kebijakan masing-masing daerah.
Tak hanya atlet, pelatih dan ofisial juga kerap mendapat bonus sebagai bentuk penghargaan. Bahkan, untuk pelatih peraih emas Olimpiade, nilai bonusnya bisa mencapai Rp2,75 miliar. Untuk kejuaraan nasional dan internasional, bonus dari pemerintah pusat umumnya bebas pajak.
Namun, persoalan muncul ketika kebijakan itu turun ke daerah. Dari pemberitaan yang belum lama ini muncul, besaran bonus atlet dinilai perlu ditinjau kembali. Seorang pelaku olahraga setempat menilai skema yang ada kurang adil dan terasa ganjal, terutama bagi atlet cabang olahraga beregu.
Masalahnya sederhana tapi mengusik nurani. Atlet yang berhasil mengoleksi tiga medali sekaligus (satu perak dan dua perunggu_red) justru menerima bonus yang jauh lebih kecil dibanding atlet yang hanya meraih satu medali perunggu di nomor perorangan.
“Semua tahu bonus prestasi disesuaikan dengan jenis medali yang diperoleh. Tapi ini bukan satu medali, melainkan tiga sekaligus: satu perak dan dua perunggu,” ujarnya tegas, Rabu (30/12/2025) kepada awak media ini.
Ia mengaku prihatin, sebab meski medali tersebut diraih dari cabang olahraga beregu, perhitungannya dinilai tidak proporsional.
“Saya kasihan saja. Hitung-hitungannya jangan begitu juga. Padahal itu cabang olahraga unggulan daerah yang dalam lima edisi PON terakhir selalu konsisten menyumbangkan medali emas untuk Gorontalo,” tambahnya.
Sorotan ini menjadi alarm keras. Bonus prestasi bukan sekadar nominal di atas kertas, melainkan pengakuan atas jerih payah atlet. Jika rasa keadilan terus diabaikan, jangan heran bila motivasi atlet (terutama di cabang beregu) perlahan terkikis. Di sinilah pemerintah daerah diuji: berani mengevaluasi, atau membiarkan polemik terus bergulir. (*)
