Saldo kas melambung dari Rp7,9 juta menjadi Rp1,6 miliar dalam satu tahun
periode laporan pasca-pelantikan.
LAPORAN UTAMA | OLEH: REDAKSI NUSATIMES.ID
GORONTALO — Gubernur Gorontalo terpilih periode 2025-2030, Gusnar Ismail,
melaporkan lonjakan signifikan pada aset kas dalam Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru periode 2025. Hanya dalam kurun waktu satu
tahun sejak masa pelantikannya, total kekayaan mantan politisi senior tersebut tercatat
meningkat sebesar Rp1,63 miliar, yang didominasi oleh penambahan simpanan tunai.
Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen LHKPN KPK, total harta kekayaan Gusnar
Ismail per 31 Desember 2025 mencapai Rp5.953.127.063. Angka ini menunjukkan
pertumbuhan pesat dibandingkan laporan periode 2024 yang hanya sebesar
Rp4.320.473.947.
Perubahan paling mencolok terjadi pada sektor ‘Kas dan Setara Kas’. Pada laporan tahun
2024, saldo kas beliau tercatat hanya sebesar Rp7.922.697. Namun, dalam laporan periode
2025 yang diserahkan pada 4 Maret 2026, nilai tersebut melambung tinggi menjadi
Rp1.640.575.813.
Ikhtisar Perubahan Kekayaan (2024-2025)
Komponen Kekayaan Periode 2024 (IDR) Periode 2025 (IDR)
Tanah & Bangunan 4.143.551.250 4.143.551.250
Harta Bergerak Lainnya 169.000.000 169.000.000
Kas & Setara Kas 7.922.697 1.640.575.813
TOTAL AKHIR 4.320.473.947 5.953.127.063
Menariknya, lonjakan ini terjadi di tengah stagnansi nilai aset lainnya. Data LHKPN
menunjukkan tidak ada penambahan pada kepemilikan tanah dan bangunan. Aset properti
Gusnar tetap berjumlah 11 unit yang tersebar di wilayah Gorontalo dan Jakarta Selatan
dengan taksiran nilai total Rp4.143.551.250.
Gusnar Ismail resmi menjabat sebagai Gubernur Gorontalo setelah dilantik oleh Presiden
Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025. Laporan periode 2025 ini
merupakan kewajiban pelaporan periodik pertama yang ia sampaikan sebagai pejabat
gubernur definitif untuk periode 2025-2030.
Selain aset kas dan properti, harta bergerak lainnya milik Gusnar tercatat stabil di angka
Rp169.000.000. Dalam dokumen tersebut, ia juga kembali melaporkan nihil hutang, yang
memperkuat posisi likuiditas kekayaannya pasca-pelantikan.
Transparansi ini merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Publik kini menanti rincian lebih lanjut mengenai sumber penambahan kas tersebut
guna memastikan akuntabilitas kepemimpinan di Provinsi Gorontalo.
