Nusatimes.id (JAKARTA) – Kasus keracunan massal yang melibatkan puluhan siswa di Jakarta Timur memicu desakan evaluasi total terhadap Standard Operating Procedure (SOP) Makan Bergizi Gratis. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyebut insiden ini sebagai bukti adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan mutu di tingkat nasional.
Charles menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak boleh hanya bersifat reaktif untuk satu kasus saja. Ia menuntut agar standar penegakan hukum dan pengawasan nasional diperketat agar kejadian di Pondok Kelapa tidak terulang di daerah lain. Evaluasi ini harus mencakup seluruh aspek operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kejadian ini merupakan alarm serius untuk mengevaluasi sistem pengawasan secara ketat dan konsisten,” ujar Charles. Ia menilai temuan awal BGN mengenai makanan yang tidak segar dan dapur yang tidak standar menunjukkan adanya pengabaian terhadap SOP yang sudah ada. Penegakan aturan di lapangan tampaknya masih lemah dibandingkan dengan regulasi di atas kertas.
DPR meminta BGN melakukan audit investigatif pada seluruh rantai pasok, mulai dari pemilihan vendor bahan baku hingga metode distribusi logistik. Ketepatan waktu distribusi makanan juga menjadi sorotan, mengingat makanan yang terlalu lama di perjalanan berisiko tinggi mengalami kerusakan atau basi. Hal ini sangat krusial terutama untuk menu-menu yang cepat rusak.
Selain audit, Charles mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan otoritas kesehatan daerah secara lebih aktif. Penanganan kasus keracunan di Pondok Kelapa yang melibatkan empat sekolah berbeda menunjukkan betapa luasnya dampak dari satu titik kegagalan distribusi. Sistem peringatan dini harus segera dibangun di setiap unit layanan gizi.
Sanksi penutupan permanen yang didorong oleh Komisi IX diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara. Charles menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk “bermain-main” dalam program yang menggunakan dana besar dari negara ini. Efek jera harus diciptakan agar setiap mitra pelaksana mematuhi standar keamanan pangan secara mutlak.
Di sisi lain, Charles juga memberikan apresiasi atas kecepatan respon Pemprov DKI Jakarta dan BGN dalam menangani para korban. Namun, ia mengingatkan bahwa respon cepat pasca-kejadian tidaklah cukup jika akar permasalahannya tidak segera diperbaiki secara permanen. Fokus utama pemerintah sekarang adalah memastikan sistem baru yang lebih aman segera diterapkan.
Evaluasi nasional ini diharapkan menghasilkan pedoman teknis yang lebih detail dan kaku bagi setiap dapur MBG. Charles menegaskan bahwa Komisi IX akan terus memantau proses audit investigatif ini hingga selesai. Harapannya, program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuannya tanpa dihantui oleh kekhawatiran masalah keamanan pangan.
