nusatimes.id — Bapenda Provinsi Gorontalo memperkuat kolaborasi dengan dealer dan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kegiatan yang berlangsung di Kota Gorontalo pada 16 Februari 2026 ini merupakan tindak lanjut undangan resmi Bapenda Nomor 900/BAPENDA/II/216/2026. Forum tersebut dihadiri pimpinan perusahaan pembiayaan seperti Adira Finance, Mandiri Utama Finance, ACC Finance, dan Indomobil Finance. Dari unsur dealer hadir perwakilan Astra Daihatsu, Hasjrat Abadi, Hino, Mitsubishi Motors, Hyundai, serta Honda, termasuk dealer sepeda motor Honda dan Yamaha di wilayah Gorontalo.
Kepala Bapenda, Danial Ibrahim, menegaskan sektor kendaraan bermotor merupakan tulang punggung PAD. Menurutnya, ketertiban administrasi sejak awal transaksi menjadi faktor kunci untuk memastikan penerimaan pajak optimal.
“Dealer dan perusahaan pembiayaan adalah gerbang awal transaksi kendaraan. Jika proses administrasi dan pengurusan BBNKB berjalan cepat dan tertib, maka PKB akan tercatat dengan baik serta meminimalkan potensi tunggakan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, meliputi penyamaan persepsi pelayanan, percepatan pengurusan BBNKB pasca transaksi, integrasi serta akurasi data kendaraan, hingga penguatan sistem pembayaran non-tunai yang transparan dan akuntabel. Forum juga menegaskan komitmen menjaga legalitas kendaraan sekaligus mencegah kebocoran basis pajak.
Mewakili dealer dan perusahaan pembiayaan, pimpinan Daihatsu Cabang Gorontalo Lesly Allen Siahaya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bapenda. Ia menilai forum ini membuka ruang komunikasi konstruktif antara pelaku usaha dan pemerintah daerah serta memperkuat komitmen bersama dalam menertibkan administrasi kendaraan.
“Kami sangat mengapresiasi forum ini karena membuka ruang komunikasi yang konstruktif antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Kami siap bersinergi untuk memastikan proses administrasi kendaraan berjalan tertib dan tepat waktu,” ujarnya.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan dan rencana aksi konkret agar seluruh proses transaksi kendaraan di Gorontalo berjalan tertib, tepat waktu, dan transparan. Sinergi tersebut diharapkan berdampak langsung pada peningkatan PAD serta mendukung pembangunan daerah sepanjang 2026. (*)
