nusatimes.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Aspirasi bertajuk “Peranan BUMD dalam Meningkatkan PAD” yang disiarkan langsung melalui Radio Suara Rakyat Hulonthalo (99.9 FM), Rabu (1/4/2026).
Dialog ini menghadirkan Komisaris BUMD PT Gorontalo Fitrah Mandiri, Danial Ibrahim, bersama Direktur PT Gorontalo Fitrah Mandiri, Wahyu Sulistiyo, dengan dipandu oleh host Ian Bhastian.
Dalam pemaparannya, Danial Ibrahim menegaskan bahwa BUMD memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber pendapatan berkelanjutan bagi pemerintah daerah.
“BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap, tetapi harus menjadi pelaku utama dalam mengelola potensi ekonomi daerah secara profesional dan produktif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, optimalisasi peran BUMD tidak semata diukur dari kontribusi dividen, tetapi juga dari dampak ekonomi yang ditimbulkan. Di antaranya mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta penguatan sektor riil berbasis potensi lokal.
Sementara itu, Direktur PT Gorontalo Fitrah Mandiri, Wahyu Sulistiyo, mengungkapkan pihaknya tengah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja perusahaan. Upaya tersebut meliputi pemetaan potensi usaha daerah, penjajakan kemitraan strategis, hingga penguatan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kolaborasi antara BUMD, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Dialog interaktif ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui sambungan telepon dan media sosial. Sejumlah masukan, harapan, hingga kritik konstruktif disampaikan publik sebagai bentuk perhatian terhadap kinerja BUMD di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan BUMD di Provinsi Gorontalo mampu terus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, sehingga dapat berperan sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. (*)
