nusatimes.id – Polemik kepesertaan mulai mewarnai persiapan FORPROV II KORMI Gorontalo 2026 di Boalemo. KORMI Kabupaten/Kota merasa hanya dijadikan pelengkap administrasi tanpa punya peran penuh dalam penentuan peserta yang akan tampil di ajang olahraga masyarakat terbesar di Gorontalo itu.
Sorotan keras datang dari Sekretaris KORMI Kabupaten Gorontalo Utara, Mohammad Citra Yahya, saat menghadiri Rakorprov KORMI Gorontalo. Citra mempertanyakan mekanisme pendaftaran peserta yang disebut dilakukan langsung oleh masing-masing Inorga tingkat provinsi.
“Saya langsung saja pak sek, kaitannya dengan pendaftaran peserta. Karena kalau dari tadi saya menyimak, kalau tidak salah pemahaman saya yang mendaftar langsung sebagai peserta FORPROV II Boalemo itu adalah Inorga masing-masing. Lantas di mana KORMI Kabupaten Kota?” tegas Citra.
Menurut Citra yang juga menjabat Kabid Olahraga Dispora Kabupaten Gorontalo Utara itu, kondisi tersebut membuat posisi KORMI Kabupaten/Kota menjadi tidak jelas. Padahal, daerah tetap menyiapkan kontingen dan dukungan anggaran untuk mengikuti FORPROV.
Ia juga menyoroti status kontingen daerah yang dianggap hanya formalitas apabila seluruh kepesertaan sepenuhnya dikendalikan Inorga provinsi.
Saat ini, KORMI Gorontalo Utara baru memiliki tujuh Inorga yang resmi terdaftar. Sementara cabang yang dipastikan tampil di FORPROV II mencapai 23 Inorga.
“Gorut untuk kontingen kami sudah siap dalam hal pendanaan. Jadi saya merasa kalau KORMI Kabupaten Kota hanya sebatas memberikan surat keterangan terdaftar sebagai Inorga. Maka nanti di FORNAS kami hanya jadi tamu atau peninjau saja di Boalemo,” bebernya.
Meski demikian, Citra tetap membuka pintu selebar-lebarnya bagi Inorga yang belum terdaftar untuk segera bergabung bersama KORMI Gorontalo Utara.
“Silakan ibu bapak Inorga yang mungkin belum sempat mendaftar, silakan kirim langsung atau japri saja ke saya. Dan KORMI Gorontalo Utara sangat welcome dengan ibu bapak pengurus Inorga provinsi untuk bisa masuk ke kami,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan regulasi dan peran kelembagaan masih menjadi pekerjaan rumah jelang FORPROV II Boalemo 2026. Jika tak segera diperjelas, bukan tak mungkin semangat daerah untuk membangun kontingen olahraga masyarakat bisa ikut terdampak. (*)
