SUWAWA – Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Kabupaten Bone Bolango menyoroti tajam angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang kini mencapai 3.084 jiwa per April 2026. Jumlah yang masif ini dinilai sebagai tamparan keras bagi efektivitas alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD yang selama ini dibanggakan pemerintah daerah.
Ketua BAPERA Bone Bolango, Zulkifli Ibrahim, menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan lagi sekadar prosedur administratif, melainkan nasib nyata 3.084 anak yang hak pendidikannya terabaikan. Data menunjukkan sebuah ketimpangan yang mengkhawatirkan:
-
Total Anak Tidak Sekolah (ATS): 3.084 jiwa.
-
Progres Verifikasi: Baru 825 anak (26,75%) yang tersentuh validasi.
-
Anak yang Terabaikan: Sebanyak 2.259 jiwa (73,25%) hingga kini belum mendapatkan verifikasi lapangan.
“Angka 3.084 ini bukan sekadar statistik, ini adalah jeritan masa depan Bone Bolango. Sangat ironis ketika kita memiliki mandat anggaran pendidikan 20 persen, namun masih ada ribuan anak yang harus berhenti sekolah karena kendala biaya dan akses,” tegas Zulkifli Ibrahim dalam keterangannya. Jumat(8/05/2026)
Zulkifli mempertanyakan arah kebijakan anggaran pendidikan yang ada saat ini. Ia menilai, tingginya angka ATS menunjukkan bahwa dana pendidikan belum menyentuh persoalan paling mendasar di tingkat keluarga, seperti subsidi transportasi dan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu.
“Ke mana perginya anggaran 20 persen itu jika 3.084 anak kita masih luntung-lantung? Kita menuntut pemerintah untuk berhenti memprioritaskan proyek fisik yang sifatnya seremoni dan mengalihkan fokus untuk menjemput kembali anak-anak ini ke bangku sekolah,” tambahnya.
BAPERA memperingatkan bahwa jika penanganan 3.084 ATS ini tidak dipercepat, Kabupaten Bone Bolango hanya akan menjadi penonton dalam visi Indonesia Emas 2045. Zulkifli mendesak adanya transparansi total mengenai penggunaan anggaran agar masyarakat tahu mengapa ribuan anak masih belum mendapatkan intervensi pendidikan yang layak.
“Jika pemerintah gagal menyelamatkan 3.084 anak ini, maka pemerintah telah gagal menjaga aset paling berharga milik Bone Bolango. Kami mendesak langkah konkret, bukan sekadar janji-janji di atas kertas anggaran,” pungkasnya.
