JAKARTA – Insiden keracunan massal di Jakarta Timur mengungkap fakta mengejutkan mengenai ketidaksiapan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti temuan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kondisi dapur SPPG yang jauh dari standar kelayakan.
Berdasarkan investigasi awal, ditemukan bahwa tata letak dapur dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SPPG Pondok Kelapa 2 tidak memenuhi standar kesehatan. Charles menilai hal ini sebagai bukti nyata adanya kegagalan dalam proses seleksi dan pengawasan mitra pelaksana. Kondisi infrastruktur yang buruk dianggap sebagai akar penyebab terjadinya kontaminasi pangan.
“Insiden ini adalah alarm serius untuk mengevaluasi sistem seleksi,” ujar Charles dalam keterangannya. Ia mempertanyakan bagaimana sebuah unit layanan bisa mendapatkan izin operasional jika syarat dasar seperti sanitasi dan tata letak bangunan belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme verifikasi di lapangan sebelum program dijalankan.
DPR pun mendesak BGN untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok program MBG. Audit ini tidak hanya terbatas pada proses memasak, tetapi mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses distribusi ke sekolah-sekolah. Kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) harus dipastikan di setiap titik layanan tanpa terkecuali.
Charles menekankan bahwa pengawasan mutu (quality control) harus dilakukan secara ketat dan konsisten setiap hari. Temuan mengenai makanan yang diduga “tidak segar” menunjukkan lemahnya kontrol terhadap bahan baku yang masuk ke dapur. Tanpa sistem pengawasan yang terintegrasi, risiko keracunan serupa dikhawatirkan akan terulang di daerah lain.
Sebanyak 72 siswa menjadi korban dalam insiden ini, dengan gejala medis yang beragam mulai dari muntah hingga demam. Beberapa siswa bahkan harus menjalani rawat inap di rumah sakit setempat akibat dehidrasi berat. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa aspek higienitas seringkali terabaikan demi mengejar target distribusi kuantitas makanan.
Lebih jauh, Komisi IX DPR meminta agar hasil audit investigatif tersebut dibuka secara transparan kepada publik. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan orang tua siswa terhadap keamanan program nasional ini. DPR berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan untuk fasilitas dapur yang benar-benar layak dan aman.
Sebagai langkah antisipasi, Charles menyarankan agar BGN melakukan sertifikasi ulang terhadap seluruh dapur SPPG di seluruh Indonesia. Evaluasi menyeluruh ini harus mencakup kelayakan bangunan, sumber air bersih, hingga pengelolaan limbah. Standar operasional tidak boleh ditawar hanya karena alasan percepatan program di lapangan.
