Scroll untuk baca artikel
Daerah

Rakortekrenbang 2025, Wagub Idah: Langkah Awal Pembangunan Gorontalo Semakin Inklusif

×

Rakortekrenbang 2025, Wagub Idah: Langkah Awal Pembangunan Gorontalo Semakin Inklusif

Sebarkan artikel ini

Nusatimes.id – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Forum Gorontalo Inklusi (GI) Dulohupa, yang dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Gorontalo (Rakortekrenbang) Tahun 2025 di Ballroom Hotel Fox Gorontalo pada Rabu, (23/4/2025).

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syaidah saat membuka kegiatan menyampaikan, demi mewujudkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, diadakan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk pembangunan Gorontalo yang semakin inklusif, berkeadilan, dan partisipatif.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 23-26 April 2025 dan menghadirkan diskusi kelompok yang membahas usulan program dari perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan kelompok rentan.

Forum diskusi dihadiri oleh Anggota DPRD Komisi III Pemprov Gorontalo, Gedsi Manager Skala Pusat, para kepala OPD, Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, perwakilan jaring masyarakat sipil serta perwakilan ASN, dan hadir secara virtual Direktur KPAPO Bappenas.

Provincial Lead Skala Ahmar Djalil, menyampaikan forum ini terbagi menjadi tujuh kelompok diskusi, masing-masing membahas isu strategis. Yakni, pendataan inklusi, lingkungan tanpa hambatan, perlindungan hak, pemberdayaan, ekonomi inklusif, akses pendidikan dan keterampilan, serta layanan kesehatan.

Semua isu yang dibahas hari ini telah disinergikan dengan lima program Pemprov Gorontalo dalam RPJMD, seperti peningkatan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan.

“Diskusi ini juga mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo terpilih, dengan harapan hasil akhir dari forum ini dapat menghasilkan kesepakatan program prioritas kelompok rentan,” lanjut Ahmar.

Kesepakatan akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah, DPRD, dan jaringan masyarakat sipil. (Rls)

Apa Komentar Anda?