Nusatimes.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato memberikan putusan kategori darurat terkait malaria yang saat ini menjadi masalah besar untuk masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
Putusan itu disampaikan Sekda Iskandar Datau dalam Rapat Koordinasi Penetapan Status Darurat Bencana Non Alam Malaria di Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan di Aula Kodim 1313 Pohuwato turut dihadiri Sekda Iskandar Datau, Rabu. (05/02/2025).
Dirinya menyampaikan, kasus malaria di Pohuwato bukan lagi Kejadian Luar Biasa (KLB) tetapi sudah masuk kategori darurat yang sangat menghawatirkan dan perlu menjadi atensi semua pihak.
Sebab, pada tahun 2022, Kabupaten Pohuwato merupakan daerah bebas malaria dan telah memiliki Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kemenkes RI kini telah berbalik.
“Padahal pada tahun 2022 Kabupaten Pohuwato telah dinyatakan daerah yang bebas malaria dan telah memiliki Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kemenkes RI. Akan tetapi kondisi ini sudah berbalik, saat ini sudah sangat mengkhawatirkan kondisi wabah ini, sehingga dari kejadian luar biasa kita akan tingkatkan tanggap darurat. Sumber daya yang ada bisa dioptimalkan untuk bagaimana bisa menangani ini secara maksimal,”terangnya.
Dirinya juga menegaskan, keputusan penetapan status darurat ini sangat penting untuk memberikan perhatian lebih dalam penanganan kasus malaria yang semakin meningkat. Juga pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait dalam menangani bencana non alam ini secara cepat dan efektif.
“Ia, sebelumnya ini secara tupoksi menjadi tugas Dinas Kesehatan, oleh karena itu hal ini sudah menjadi tugas kita bersama temasuk TNI/Polri harus terlibat, sehingga rapat ini digelar dengan menghadirkan Forkopimda, karena ini sudah menjadi status bencana non alam. Khusus Kabupaten Pohuwato kita menghadapi permasalahan darurat wabah malaria yang sudah mengkhawatirkan,”ungkap Sekda.
Hadir dalam Rakor itu dihadiri perwakilan Forkopimda, camat se-Kabupaten Pohuwato, dan Kepala Puskesmas se- Kabupaten Pohuwato.
