Nusatimes.id (BONE BOLANGO) — Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bone Bolango, Zulkifli Ibrahim, angkat bicara mengklarifikasi polemik terkait kehadiran sejumlah Warga Negara Asing (WNA) di area VVIP pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026). Zulkifli menegaskan bahwa para WNA tersebut merupakan delegasi calon investor strategis yang bersiap menanamkan modal pada delapan sektor pembangunan daerah tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Zulkifli, penempatan para delegasi di jajaran VVIP merupakan bentuk penerapan standar keprotokolan dan asas penghormatan kepada mitra strategis daerah. Ia mengungkapkan, kehadiran para investor tersebut bertepatan dengan agenda pematengan rencana kerja sama bisnis (Business to Business/B2B) di wilayah Bone Bolango.
“Mereka bukan tamu biasa tanpa kapasitas. Saat ini sedang dibahas rencana investasi besar yang mencakup penyediaan motor listrik, pemasangan videotron di seluruh kecamatan, pengadaan drone pertanian, pembangunan pabrik pakan, pengembangan hidroponik, pabrik briket, fasilitas cold storage perikanan, hingga pembangunan tower internet gratis dengan radius 5-10 kilometer di beberapa titik,” ungkap Zulkifli, Senin (17/8).
Lebih lanjut, Ketua HIPMI Bone Bolango ini menggarisbawahi bahwa seluruh rencana pembangunan infrastruktur dan digitalisasi tersebut murni menggunakan pendanaan pihak swasta.
“Pemerintah memberikan syarat tegas, tidak ada uang negara yang digunakan dalam proyek ini. Seluruh investasi diarahkan masuk dan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tujuannya agar BUMD Bone Bolango bisa sehat dan profit,” tegasnya.
Zulkifli menjelaskan, skema tata kelola melalui BUMD ini juga dirancang untuk memberikan efek ganda (multiplier effect) hingga ke tingkat desa. Seiring berjalannya waktu, program ini akan disinergikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar seluruh BUMDES di Bone Bolango ikut berdaya dan mandiri secara ekonomi.
Terkait pemanfaatan fasilitas oleh daerah, Zulkifli menyebutkan skema ini sangat menguntungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nanti, apabila Pemda berminat atau membutuhkan produk dan fasilitas dari delapan sektor tersebut, pembelian wajib dilakukan melalui pintu BUMD. Selain Pemda mendapat harga yang ekonomis, perputaran uang tetap berada di daerah dan PAD dipastikan masuk melalui BUMD,” pungkas Zulkifli.
