JAKARTA (Nusatimes.id) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 April 2026 mengalami defisit sebesar Rp164,4 triliun atau setara dengan 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski defisit, Kemenkeu menegaskan fondasi fiskal nasional tetap kuat dan terjaga sesuai target jangka pendek penopang pertumbuhan ekonomi.
Kondisi fiskal yang sehat ini tecermin dari posisi keseimbangan primer yang masih mencatatkan surplus sebesar Rp28 triliun. Realisasi ini menunjukkan disiplin pengelolaan anggaran yang ketat di tengah tingginya ketidakpastian iklim ekonomi global.
Hingga akhir April 2026, Pendapatan Negara dilaporkan mencapai Rp918,4 triliun, atau setara dengan 29,1 persen dari target total APBN 2026. Angka ini tumbuh positif 13,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
“Kinerja pendapatan ini terutama didorong oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp646,3 triliun dengan pertumbuhan 16,1 persen (yoy), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp100,6 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp171,3 triliun yang tumbuh 11,6 persen,” tulis Kemenkeu dalam rilis resminya, Selasa (19/5/2026).
Di sisi lain, Belanja Negara mengalami akselerasi ekspansif sebesar Rp1.082,8 triliun (28,2 persen dari pagu), atau melonjak signifikan 34,3 persen (yoy). Komponen belanja ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp826 triliun—ditopang peningkatan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta non-K/L—dan Transfer ke Daerah (TKD) yang terserap Rp256,8 triliun atau 37,1 persen dari target.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran hingga kuartal pertama ini telah menyentuh Rp298,5 triliun atau mencapai 43,3 persen dari target ketentuan APBN.
Resiliensi Pertumbuhan Ekonomi dan Pasar Keuangan
Ekspansi belanja pemerintah tersebut berdampak linear pada performa makroekonomi. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Indonesia sukses tumbuh di angka 5,61 persen (yoy), melampaui rata-rata pertumbuhan negara anggota G20 dan ASEAN.
Stimulus utama pertumbuhan disokong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh solid sebesar 5,52 persen. Selain itu, pola serapan belanja negara yang tidak lagi menumpuk di akhir tahun memicu Konsumsi Pemerintah melesat tumbuh hingga 21,8 persen pada Triwulan I 2026.
Indikator stabilitas harga domestik juga berada dalam rentang target sasaran Bank Indonesia, di mana tingkat inflasi per April 2026 terkendali di posisi 2,42 persen (yoy).
Meskipun investor global cenderung mengambil sikap menghindari risiko (risk-off), pasar Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri tetap kompetitif dengan membukukan net inflow sebesar Rp13,4 triliun pada April, dan terus bertambah Rp1,5 triliun hingga pertengahan Mei 2026.
Menyikapi dinamika pasar keuangan global, pemerintah menyatakan akan terus memonitor pergerakan nilai tukar Rupiah dan yield SBN guna memastikan seluruh indikator risiko fiskal tetap berada pada batas aman demi pembangunan yang inklusif.
