Nusatimes.id – Rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Provinsi Gorontalo berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. Selasa (16/7/2024).
Rapat ini dihadiri oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Forkopimda dan lembaga tekait lainnya.
Dalam wawancaranya, Kepala BNPB Letjen TNI, Suharyanto mengungkapkan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Gorontalo disebabkan oleh curah hujan ekstrem pada 26 Juni 2024 yang mencapai 1200 mm.
“Curah hujan yang sangat tinggi ini mengakibatkan banjir di empat wilayah di Provinsi Gorontalo, dengan ketinggian air bervariasi antara 1 hingga 3 meter. Dampaknya cukup signifikan, dengan ribuan rumah terendam dan ribuan pengungsi. Terdapat satu korban jiwa akibat bencana ini,” ujarnya.
Dirinya menegaskan bahwa BNPB telah menerima perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk segera turun ke lokasi bencana.
“Sejak pagi tadi, saya bersama dengan tim BNPB dan MPR-RI sudah berada di lapangan. Sebelumnya saat bencana di Provinsi Gorontalo ini TNI/Polri telah mengambil langkah awal sehingga kondisi saat ini relatif terkendali,” jelasnya.
BNPB juga telah membawa bantuan berupa 24 jenis barang kebutuhan dasar bagi para pengungsi dan memberikan anggaran operasional sebesar dua miliar rupiah.
“Kami memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi dan terus mengevaluasi kebutuhan logistik yang diperlukan,” tambah Suharyanto.
Lanjut, pada masa tanggap darurat ini, pemerintah fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan air bersih.
“Setelah tanggap darurat selesai, kita akan memasuki masa transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan untuk rumah yang rusak ringan, sedang hingga berat telah disiapkan, dengan alokasi dana masing-masing sebesar Rp. 15 juta, Rp. 30 juta dan Rp. 60 juta rupiah,” jelasnya.
Lebih lanjut, dalam rapat tersebut juga dibahas upaya pencegahan agar bencana serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemerintah daerah bersama BNPB, Kementrian PUPR dan BMKG tengah mengkaji berbagai opsi seperti pembangunan waduk, kanal tanggul dan pendalaman sungai.
“Kita harus siap menghadapi kemungkinan curah hujan tinggi pada Desember 2024 dan Januari 2025,” ujarnya.
Terakhir, kata Letjen TNI Suharyanto, relokasi warga yang terdampak banjir masih dalam tahap kajian oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa upaya mitigasi bencana akan terus dilakukan agar masyarakat Gorontalo tidak mengalami penderitaan serupa di masa depan.
“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri dan seluruh lembaga terkait berkomitmen untuk tidak tinggal diam dan terus berupaya membantu masyarakat terdampak,” pungkasnya.
